Tugas Pokok Dan Fungsi

  1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
  2. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
    2. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
    4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas mempunyai uraian tugas:
    1. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
    2. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    3. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    4. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    5. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
    7. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    8. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
    9. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang  penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
    10. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah;
    11. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
    12. menerbitkan dan menandatangani perizinan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan penanaman modal;  
    13. menyelenggarakan kerja sama daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
    14. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
    15. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
    16. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    17. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
    18. melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    19. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    20. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
    21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.